Setiap negara memiliki seperangkat aturan untuk menentukan siapa yang menjadi warganya. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Dasar Kewarganegaraan. Ini adalah landasan hukum yang menetapkan hak, kewajiban, dan status setiap individu sebagai Warga Negara Indonesia. Memahami aturan ini sangatlah penting.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah fondasi utama yang mengatur Dasar Kewarganegaraan di Indonesia. Dokumen ini secara jelas menjabarkan prinsip-prinsip penentuan kewarganegaraan, cara memperolehnya, dan juga kemungkinan kehilangan status tersebut.

Secara garis besar, Indonesia menganut prinsip ius sanguinis atau keturunan. Ini berarti, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan garis darah orang tuanya, bukan tempat ia dilahirkan. Jika ayah atau ibu adalah WNI, anak tersebut berhak menjadi WNI.

Meskipun demikian, ada pengecualian yang penting. Hukum Indonesia juga menerapkan prinsip ius soli (tempat lahir) secara terbatas. Prinsip ini diterapkan untuk melindungi anak-anak yang terancam tanpa kewarganegaraan (apatride), seperti anak dari orang tua yang tidak diketahui keberadaannya.

Selain melalui kelahiran, status kewarganegaraan juga bisa didapatkan melalui proses naturalisasi. Proses ini memungkinkan orang asing untuk menjadi WNI setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tinggal di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama dan memahami Bahasa Indonesia.

Sebaliknya, ada juga situasi di mana seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini terjadi jika seorang WNI secara sukarela mengambil kewarganegaraan negara lain, atau jika ia tidak memilih kewarganegaraan setelah memiliki status ganda terbatas.

Indonesia mengakui Dasar Kewarganegaraan ganda secara terbatas, khususnya bagi anak-anak dari perkawinan campuran. Status ini berlaku hingga anak mencapai usia 18 tahun, di mana ia harus membuat keputusan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimiliki.

Peraturan ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi anak-anak yang memiliki latar belakang keluarga multinasional. Ini memberi mereka waktu untuk tumbuh dan membuat keputusan yang matang mengenai identitas kebangsaan mereka di masa depan.

Sebagai WNI, setiap individu memiliki hak-hak fundamental, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk memiliki identitas resmi. Semua hak ini terikat pada status Dasar Kewarganegaraan.